Ringkasan
Undang-Undang Perasuransian. Kerangka hukum usaha perasuransian di Indonesia, termasuk kewajiban aktuaris perusahaan.
Kaitannya dengan PSAK 117
Menetapkan siapa yang wajib menyusun dan mempertanggungjawabkan penilaian liabilitas, termasuk peran aktuaris perusahaan. Cara mengukur dan menyajikannya di laporan keuangan diatur PSAK 117.
Isi per topik
Isi di bawah ini adalah ringkasan Aktuarium atas pokok-pokok regulasi, ditulis ulang dengan kata sendiri untuk keperluan belajar dan bekerja. Ia bukan kutipan teks resmi dan tidak menggantikannya; rentang paragraf dicantumkan supaya teks aslinya mudah dicari.
Ruang lingkup
Undang-Undang Perasuransian mengatur kelembagaan dan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia: bentuk badan hukum, perizinan, kepemilikan, tata kelola, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ia adalah dasar hukum bagi ketentuan pelaksana yang lebih teknis seperti POJK dan SEOJK.
- Perusahaan asuransi wajib memiliki aktuaris perusahaan yang bertanggung jawab atas penilaian kewajiban dan kecukupan cadangan.
- Kekayaan pemegang polis dipisahkan dari kekayaan pemegang saham dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan selain yang diatur.
- Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan program penjaminan polis, yang pengaturannya kemudian diperkuat lewat undang-undang berikutnya.
Rujukan cepat ke alat
Belum ada daftar pasal terverifikasi untuk entri ini.
Sumber
Buka sumber resmi ↗Hasil bergantung pada asumsi yang digunakan; tanggung jawab profesional tetap berada pada pengguna.